Fajarasia.id – Peta persaingan politik Prancis mulai memanas menjelang pemilihan presiden tahun depan. Pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon muncul sebagai salah satu penantang kuat dengan sejumlah agenda kontroversial, mulai dari menaikkan pajak orang kaya hingga menarik Prancis dari keanggotaan NATO.
Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (7/11/2026), Ketua partai France Unbowed (LFI) tersebut diperkirakan akan menjadi pesaing utama dari kubu sayap kiri untuk menghadapi Marine Le Pen, tokoh sayap kanan dari partai National Rally.
Mélenchon menawarkan perubahan besar dalam kebijakan ekonomi dan sosial Prancis. Jika terpilih, ia berjanji menurunkan usia pensiun menjadi 60 tahun serta menaikkan upah minimum menjadi 1.700 euro atau sekitar Rp 34,2 juta per bulan.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan penarikan Prancis dari NATO, nasionalisasi kembali sejumlah sektor ekonomi, serta penghentian pembayaran utang kepada Bank Sentral Eropa. Kebijakan tersebut diklaim dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai program sosial.
Untuk mendukung rencana belanja negara, Mélenchon mengusulkan peningkatan pajak terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Salah satu proposalnya adalah penerapan pajak minimum sebesar 2 persen terhadap kekayaan miliarder serta kenaikan pajak warisan.
“Modal finansial telah diuntungkan, dan merekalah yang seharusnya membayar,” ujarnya.
Namun, gagasan tersebut menuai kritik dari sejumlah ekonom dan lawan politiknya. Mereka menilai rencana Mélenchon terlalu radikal dan berisiko terhadap stabilitas ekonomi Prancis.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu juga mengecam usulan penghentian pembayaran utang negara. Menurutnya, meminjam uang tanpa mengembalikannya merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
Dari sisi elektabilitas, Mélenchon tercatat memperoleh dukungan sekitar 17,5 hingga 18 persen dalam jajak pendapat terbaru. Angka tersebut menjadikannya pemimpin sementara di blok sayap kiri, meskipun masih tertinggal jauh dari kekuatan politik sayap kanan.
Survei pada Oktober bahkan memproyeksikan Marine Le Pen dapat mengalahkan Mélenchon dalam putaran kedua dengan perbandingan 70 persen berbanding 30 persen.
Selain menghadapi persaingan elektoral, Mélenchon juga harus berhadapan dengan perpecahan di internal kelompok sayap kiri. Sikapnya terhadap konflik Palestina, termasuk penolakannya melabeli Hamas sebagai organisasi teroris dan tuduhannya terhadap Israel terkait genosida di Gaza, menjadi salah satu sumber perdebatan.
Gaya kepemimpinannya yang dinilai konfrontatif turut menuai kritik dari sejumlah mantan sekutunya. Bahkan, beberapa mantan politisi LFI menilai partai tersebut terlalu terpusat pada satu figur.
Peneliti Senior Global Policy Institute, Jacques Reland, juga menyoroti kuatnya kendali Mélenchon dalam partai tersebut. Ia menilai LFI memiliki struktur organisasi yang kuat, tetapi tidak memberikan ruang demokrasi yang memadai dalam pengambilan keputusan.
Dengan berbagai janji perubahan dan kontroversi yang menyertainya, Mélenchon berpotensi menjadi salah satu figur paling menentukan dalam persaingan politik Prancis menjelang pilpres mendatang.****
