Fajarasia.id — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah menerapkan pendekatan formulasi kebijakan berbasis karakteristik spesifik tiap sektor guna memelihara tren positif manufaktur nasional. Langkah ini diambil agar instrumen regulasi yang dikeluarkan tepat sasaran dalam mengatasi hambatan nyata para pelaku usaha.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/11/2026), usai berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sarmuji menekankan pentingnya menyerap aspirasi langsung dari dunia usaha agar pemetaan masalah tidak meleset dari fakta lapangan.
“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri agar diagnosisnya valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalan,” ujar Sarmuji.
Pendekatan sektoral ini ditopang oleh solidnya kinerja industri pengolahan nasional. Pada triwulan III 2026, sektor manufaktur tumbuh sebesar 5,87 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,47 persen.
Industri pengolahan menyumbang 19,22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional atau setara Rp 1.295,5 triliun. Secara kumulatif, 14 dari 15 subsektor manufaktur mencatatkan pertumbuhan positif, dipimpin oleh industri furnitur (12,68 persen), logam dasar (9,94 persen), serta kulit dan alas kaki (9,75 persen).
Dari sisi investasi dan perdagangan, manufaktur menyerap modal sebesar Rp 246,9 triliun atau 46,70 persen dari total realisasi investasi nasional triwulan III 2026, serta menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026. Nilai ekspor manufaktur periode Januari–September 2026 juga menembus 182,83 miliar dollar AS, mendominasi 82,64 persen dari total ekspor Indonesia.
Kendati indikator makro berapor hijau, Kemenperin merancang serangkaian program intervensi untuk merespons tantangan struktural seperti gempuran barang impor, efisiensi logistik, pasokan bahan baku, hingga modernisasi teknologi.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi pengetatan kebijakan tata niaga dan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), keberlanjutan alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), hingga perluasan akses pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk memperkuat ketahanan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok nasional.***
