Fajarasia.id – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi tersebut rupanya turut menyelipkan bahasan hangat, salah satunya terkait isu penyadapan ilegal yang sempat mengemuka.
Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026). Dasco menyatakan bahwa persoalan penyadapan ilegal sempat disinggung dalam perbincangan, meski saat ini perkara tersebut sudah ditangani oleh aparat penegak hukum.
Selain membahas isu keamanan, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan visi-misi pemerintah, strategi penguatan perekonomian nasional, serta bertukar pandangan terkait dinamika internal institusi kepolisian. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta dukungan moral dan pemikiran dari para purnawirawan perwira tinggi Polri untuk mengawal jalannya pemerintahan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa delegasi para purnawirawan dipimpin oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri. Pihak PP Polri menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menegakkan hukum berlandaskan Pancasila dan konstitusi.
Pertemuan strategis ini dihadiri 10 mantan Kapolri lintas periode, mulai dari Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi hingga Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian. Turut mendampingi Presiden dalam agenda tersebut sejumlah pejabat kunci, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mensesneg Prasetyo Hadi, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.****
