Fajarasia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap bahwa lembaga antirasuah turut menjadi salah satu target dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pihaknya menghormati sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang saat ini ditangani Polri. KPK berharap perkara tersebut dapat diungkap secara transparan sehingga duduk persoalannya menjadi jelas.
Budi menyebut KPK telah mencermati pemaparan Kapolri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan tidak otomatis dapat dianggap sebagai pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Dalam hal ini KPK juga sudah mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri. Bahwa pihak-pihak atau objek yang dilakukan penyadapan bukan kemudian dimaknai sebagai pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut,” kata Budi kepada wartawan.
Menurut Budi, status pihak yang menjadi sasaran penyadapan harus dibedakan dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana.
KPK juga menyatakan keyakinannya bahwa Polri mampu mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Dukungan masyarakat terhadap proses penegakan hukum dinilai menjadi bagian penting dalam pengungkapan kasus ini.
“Untuk itu KPK tentu juga menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri, dan kami meyakini Polri nanti akan membuka secara terang berkaitan dengan proses hukum yang sekarang sedang berjalan,” ujarnya.
Meski demikian, Budi mengaku belum memperoleh informasi mengenai siapa saja pimpinan maupun penyidik KPK yang diduga menjadi target penyadapan.
Ia menegaskan, identitas pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan Polri. Karena itu, KPK menyerahkan pengungkapan informasi tersebut kepada kepolisian.
“Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” kata Budi.
Di sisi lain, Budi memastikan komunikasi dan koordinasi antara KPK dan Polri tetap berjalan intensif. Sinergi tersebut dilakukan mulai dari tingkat pimpinan hingga jajaran teknis di lapangan.
Menurut dia, kerja sama antarlembaga penegak hukum diperlukan untuk mendukung berbagai penanganan perkara dan pelaksanaan tugas masing-masing institusi, termasuk dengan Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.
Dalam RDP bersama Komisi III DPR, Suyudi menyebut Listyo diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring berinisial AS.
Listyo juga disebut diduga menjadi penerima hasil akhir penyadapan atau end user.
“Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Selain Presiden Prabowo, sejumlah pihak lain disebut masuk dalam daftar target penyadapan. Mereka mencakup lingkungan Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, hingga tokoh politik.
Suyudi juga menyebut gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa sebagai pihak yang diduga menjadi sasaran.
Pengungkapan tersebut membuat kasus penyadapan ilegal ini menjadi perhatian luas karena menyangkut dugaan pelanggaran privasi dan penggunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Polri kini dituntut mengungkap secara terang siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana penyadapan dilakukan, serta siapa yang memberikan perintah dalam perkara tersebut.****
