Fajarasia.id – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Polri bersikap transparan dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah personel kepolisian. Keterbukaan dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam mengatakan, Polri perlu menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala, baik mengenai tahapan penyidikan maupun substansi kasus.
Menurutnya, penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat memahami bahwa perkara tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum, bukan persoalan lain yang memunculkan berbagai tafsir.
“Memang harus ada satu penjelasan yang berkala, baik tahapan maupun substansinya, sehingga isu itu menjadi isu penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh kepolisian, bukan isu lain-lain,” kata Anam di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Anam menilai perhatian masyarakat terhadap kasus ini cukup besar karena sejumlah pihak yang diduga menjadi target penyadapan merupakan tokoh publik, termasuk pejabat negara dan kalangan politik.
Karena itu, ia berharap Mabes Polri tidak hanya menyampaikan informasi pada awal pengungkapan perkara, tetapi juga memberikan pembaruan selama proses hukum berlangsung.
“Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik. Publik punya harapan besar kepada rekan-rekan Mabes Polri yang menjalankan penanganan kasus itu, khususnya mereka yang merasa sebagai target penyadapan,” ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Keempat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diketahui merupakan personel Polri.
Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dugaan perbuatan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan dilakukan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP). Tindakan tersebut juga disebut tidak berkaitan dengan kepentingan proses penegakan hukum.
Selain penyadapan, para tersangka diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat serta perlindungan privasi sejumlah pihak.
Kompolnas pun berharap Polri dapat menuntaskan perkara secara profesional, terbuka, dan sesuai ketentuan hukum. Transparansi dalam setiap tahapan penyidikan dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
