Fajarasia.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI. Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah membahas dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Suyudi tiba di Gedung Nusantara III DPR sekitar pukul 08.24 WIB. Rapat tersebut menjadi pertemuan kerja pertamanya dengan Komisi III DPR sejak diangkat sebagai Kapolri.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga 12.00 WIB. Seluruh anggota Komisi III DPR disebut telah mengonfirmasi kehadiran.
“Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan, Komisi III DPR ingin memperoleh penjelasan menyeluruh dari Kapolri mengenai hasil penyelidikan Polri terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Habiburokhman, perkara tersebut perlu didalami lebih jauh karena diduga tidak hanya berkaitan dengan penyadapan, tetapi juga sejumlah aktivitas lain.
Ia menyebut dugaan aktivitas tersebut meliputi pengawasan atau surveillance ilegal, pembunuhan karakter, pembentukan opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Habiburokhman menduga rangkaian aktivitas tersebut memiliki tujuan menghambat Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Selain penyadapan, diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya, seperti surveilans ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat Presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Ia menilai seluruh informasi tersebut harus diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum. Jika dugaan tersebut terbukti, menurut Habiburokhman, perbuatan itu dapat dikaitkan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti, maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” sambungnya.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III DPR berharap Kapolri dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan penyidikan, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta rangkaian peristiwa di balik kasus penyadapan ilegal tersebut.
Pembahasan tersebut juga menjadi perhatian karena dugaan penyadapan disebut menyasar Presiden dan sejumlah tokoh lainnya. Meski demikian, seluruh dugaan keterlibatan pihak tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.****
