Fajarasia.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal dalam perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), Suyudi menyebut dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga berbagai pejabat negara dan kelompok masyarakat.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden RI, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” kata Suyudi.
Selain lingkungan pemerintahan pusat, dugaan penyadapan juga disebut menjangkau kepala daerah dan sejumlah institusi penegak hukum.
Suyudi mengungkapkan, gubernur, kepala kepolisian daerah (kapolda), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga kejaksaan turut masuk dalam daftar sasaran yang sedang didalami penyidik.
Bahkan, dugaan penyadapan tersebut disebut menyentuh lingkungan internal Polri sendiri.
“Gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan (ormas), aktivis, serta mahasiswa,” imbuhnya.
Meski demikian, Suyudi mengingatkan agar daftar sasaran penyadapan tidak ditafsirkan sebagai bukti keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana.
Menurutnya, informasi tersebut masih menjadi bagian dari materi penyidikan yang harus ditelusuri lebih lanjut.
“Daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” tegasnya.
Dalam perkara ini, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pengungkapan daftar sasaran tersebut menjadi salah satu materi penting dalam rapat Komisi III DPR bersama Kapolri. DPR diharapkan memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai cakupan dugaan penyadapan serta perkembangan penanganan perkara tersebut.
Penyidikan selanjutnya diperlukan untuk memastikan bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah seluruh tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang sah.***
