Fajarasia.id – Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memaparkan langkah pemerintah Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di hadapan forum internasional Antalya Leaders Summit, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Turki, Kamis (12/11/2026).
Dalam pidatonya, Hashim menyoroti ancaman El Niño berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan dan memicu kebakaran hutan serta lahan di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut dia, persoalan karhutla menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya tidak hanya mengancam masyarakat dan kelestarian lingkungan di dalam negeri, tetapi juga berpotensi menimbulkan kabut asap lintas batas yang merugikan negara-negara tetangga.
“Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga,” ujar Hashim.
Ia menjelaskan, pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan, restorasi kawasan hutan, serta penegakan hukum untuk menekan risiko kebakaran. Indonesia juga memperluas kerja sama dengan negara-negara di kawasan guna menangani persoalan kabut asap yang dapat melintasi wilayah perbatasan.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melibatkan masyarakat setempat dalam upaya pencegahan kebakaran. Hashim menyebut lebih dari 25.000 warga telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, pemerintah meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari sebelumnya 8.000 menjadi 70.000 personel.
“Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional,” katanya.
Hashim menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan perhatian dan investasi untuk konservasi hutan serta perlindungan keanekaragaman hayati. Upaya tersebut mencakup perlindungan terhadap sejumlah satwa langka dan terancam punah, seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera.
Dalam kesempatan yang sama, Hashim mengungkapkan bahwa pemerintah baru-baru ini membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden.
Pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung mitigasi perubahan iklim.
Melalui berbagai langkah tersebut, Indonesia berupaya memperkuat perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla, terutama di tengah meningkatnya risiko kekeringan akibat fenomena El Niño.****
