Fajarasia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali memulai aktivitas persidangan setelah menjalani masa reses selama satu bulan. Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 dijadwalkan berlangsung melalui Rapat Paripurna ke-11 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Masa sidang ini dibuka setelah anggota DPR menjalani reses sejak 9 Oktober hingga 9 November 2026. Selama periode tersebut, para legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang, Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan menyampaikan pidato. Namun, DPR belum merinci agenda lain yang akan dibahas dalam rapat tersebut.
Selain agenda paripurna, sejumlah komisi DPR juga telah menyiapkan pembahasan berbagai isu strategis, termasuk legislasi yang berkaitan dengan transportasi dan penegakan hukum.
Komisi V DPR RI dijadwalkan menggelar rapat konsultasi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Rapat tersebut akan menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar, di antaranya Rektor Institut Teknologi Bandung, Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Rektor Universitas Gadjah Mada, serta Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM.
Masukan dari kalangan akademisi diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi sektor transportasi tersebut.
Sementara itu, Komisi III DPR RI akan melanjutkan pembahasan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana.
Agenda tersebut diawali dengan rapat dengar pendapat bersama Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja untuk mendengarkan pandangan serta masukan terkait rancangan regulasi tersebut.
Setelah itu, Komisi III akan melanjutkan rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama perwakilan pemerintah. Pembahasan difokuskan pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bagian dari proses penyusunan undang-undang.
Kembali dibukanya masa sidang DPR menjadi momentum bagi para legislator untuk melanjutkan agenda legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi masyarakat. Sejumlah pembahasan penting, khususnya RUU Perampasan Aset, kini kembali masuk dalam agenda kerja parlemen.***
