Fajarasia.id — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai hasil evaluasi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terhadap kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak sejalan dengan fakta dan hasil penilaian dari lembaga survei lain.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus di Jakarta, Selasa (13/10/2026), menyusul hasil evaluasi CELIOS yang menempatkan Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, sebagai salah satu menteri dengan kinerja terburuk.
“Secara sederhana kesimpulan kami sebagai respons terhadap hasil survei yang dilakukan CELIOS itu sebagaimana tertera dalam judul press release kami, yaitu ketika angka berseberangan dengan nalar dan fakta,” kata Idrus.
Ia mempertanyakan dasar penilaian tersebut karena, menurut dia, terdapat perbedaan hasil dengan evaluasi dari lembaga lain. Idrus bahkan menduga penilaian yang berulang terhadap Bahlil berpotensi memiliki agenda politik.
“Hasil survei itu jelas menunjukkan ada perbedaan angka yang dikedepankan dengan penilaian itu dengan nalar dan fakta yang ada. Karena itu, kami mempertanyakan apakah ini survei atau sudah merupakan konspirasi politik,” ujarnya.
Idrus membandingkan hasil evaluasi CELIOS dengan survei Indonesia Political Opinion (IPO), yang menurutnya menempatkan Bahlil dalam jajaran tiga menteri dengan penilaian terbaik.
Ia juga mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memberikan apresiasi terhadap kinerja Menteri ESDM tersebut. Menurut Idrus, penilaian Presiden perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam melihat kinerja Bahlil.
“Dan yang paling spektakuler, saya kira, kita juga masih ingat, apalagi teman-teman insan media, masih melihat bagaimana seorang Presiden, misalkan, memberikan penilaian kepada Bung Bahlil,” katanya.
Meski demikian, perbedaan hasil evaluasi tersebut menunjukkan pentingnya melihat metode, indikator, dan dasar penilaian yang digunakan masing-masing lembaga dalam mengukur kinerja pejabat publik.
Idrus berharap evaluasi terhadap jajaran kabinet Presiden Prabowo Subianto dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan berbagai indikator dan fakta yang tersedia.
Menurut dia, penilaian terhadap menteri seharusnya tidak hanya bertumpu pada satu hasil survei, tetapi juga memperhatikan rekam jejak, pelaksanaan kebijakan, serta capaian kinerja di bidang masing-masing.***
